Susanti, Putu Ayu Dian (2006) Analisis perbedaan sumber - sumber penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah otonomi daerah. Undergraduate thesis, UNSPECIFIED.

Preview	Text COVER.pdf Download (806kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text BAB 3.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text BAB 4.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text BAB 5.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Setiap daerah di indonesia di berikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan ini di magsudkan dengan di laksanakan secara proporsional yang di wujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut : “Apakah terdapat perbedaan pada sumber – sumber pendapatan asli daerah pada kabupaten jembrana sebelum dan setelah adnya otonomi daerah”.
Di dalam penelitian ini hanya mempunyai dua variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Otonomi daerah. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah di laksanakan otonomi daerah daerah di kabupaten jembranamaka di gunakan analisis PAD dari tahun 1995 sampai 2004. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa besarnya pendapatan asli daerah setelah otoda jauh lebih besar dari pada sebelum otoda. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 yaitu sebelum otonomi daerah sebesar Rp.2.542.415.179,00 dan setelah otonomi daerah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yaitu sebesar Rp.8.097.636.064,00 berarti mengalami kenaikan penghasilan. Dan sektor terbesar yang menyebabkan adanya peningkatan PAD setelah otonomi daerah berada pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan UU No. 25 Tahun 1999 yaitu bahwa adanya suatu perubahan kebijakan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item