Gwijangge, Seri (2023) Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang dalam Penegakan Hukum Pilkada Tahun 2019. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

	Text Hal. Awal.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (3MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB)

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Berbicara tentang demokrasi, rasanya tidak terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu), dimana rakyat bisa bebas mendukung para calon yang mereka anggap mampu mengatur dan mengemban tugas Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pencegahan yang dilakukan Bawaslu agar tidak terjadi pelanggaran juga diharapkan menjadi faktor terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang Dalam Penegakan Hukum Pilkada Tahun 2019, serta faktor pendorong dan penghambatnya, dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan publik dan konsep Peran Bawaslu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan kondensasi, penyajian dan menarik kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaan Pilkada di Kabupaten Malang masih menyisahkan penyimpangan temukan pelanggaran pemilu baik yang di temukan secara langsung oleh bawaslu maupun laporan dari berbagai elemen masyarakat, dalam laporan dan temuan terdapat pelanggaran pemilu dari Pegawai negeri sipil, kepala desa dan masyarakat umum dengan bentuk pelanggaran politik uang, kampanye langsung dari pihak kepala desa dan PNS. Sehingga dengan demikian bahwa pelasanan Pilkada di Kabupaten Malang Tahun 2019 masih menyisahkan sedikit pekerjaan rumah untuk lebih di maksamilkan lagi pengawasannya.

Actions (login required)

View Item