Sasongko, Maulid Agung Indra (2006) Evaluasi efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era pelaksanaan Otonomi Daerah. Undergraduate thesis, Universitas Merdeka Malang.

Preview	Text COVER.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (80kB) | Preview
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Pada saat ini keberadaan pemerintah daerah mempunyai peranan yang
penting dalam menjalankan pemerintahan di lingkungannya terkait dengan
pemberlakuan otonomi daerah. Pemerintah Daerah seolah-olah berlomba dalam
mewujudkan keberhasilan program dari pemerintah pusat ini, salah satu usaha
Pemerintah Daerah adalah mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam
bidang ekonomi dan keuangan. Bagaimana juga ekonomi dan keuangan bagi suatu
daerah merupakan elemen penting untuk menunjang kelangsungan hidup
pemerintahan bagi daerah tersebut.
Hingga pada akhirnya diberlakukanya Undang-Undang No. 22 tahun
1999 tentang pemerintah daerah, sejak tanggal 1 Januari tahun 2001. Oleh karena
itu setiap daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak untuk
melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
mempunyai tanggung jawab tinggi untuk dapat menjamin perkembangan dan
jalannya pembangunan di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan memberikan
kewewenangan adalah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya baik
alam maupun manusia yang adil dan pengaturan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah
untuk melaksanakan pembangunan dalam arti luas meliputi segala aspek
kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai prinsip-prinsip
demokrasi.
Otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik dari sebelumnya dan sebagai
usaha menjadikan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur dan
menjalankan pemerintahannya. Selain itu otonomi daerah menjadi jembatan
dalam upaya pemberdayaan daerah untuk pengambilan sebuah keputusan yang
sangat leluasa dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan
kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri tanpa adanya campur tangan dari
Pemerintah Pusat seperti sebelumnya.
7
Pada saat diberlakukannya otonomi daerah pada awal 2001 sebelumnya
di tahun 1999 DPR RI sudah mengesahkan dua rancangan undang-undang
otonomi daerah, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan awal dimulainya pelaksanaan
otonomi daerah.
Uraian di atas menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah kaitannya
dengan efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang selama ini diterima
dan kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Ciri
dari otonomi daerah sendiri adalah mampu berotonomi daerah dan terletak pada
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah
Daerah sehingga terciptanya keberhasilan pemerintahan yang baik tanpa
bergantung kepada pemerintahan pusat serta dapat menjadikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD )sebagai tolak ukur nantinya.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan
yaitu : “Seberapa efektifkah pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Malang yang diterima saat ini di saat berjalannya pelaksanaan otonomi daerah.
Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi
daerah menjadi sangat dominan menyusul diberikannya wewenang suatu
pemerintah daerah untuk berusaha mengatur pemerintahannya secara mandiri
terlepas dari pemerintah daerah. Selain itu juga dituntut suatu pemerintah daerah
mengatur besarnya keuangan yang ada saat itu.
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari masyarakat atau
publik setempat dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam
pembangunan daerahnya. Selain itu dalam program otonomi daerah tugas dari
pemerintah daerah sendiri adalah mengelola sumberdaya alam semaksimal
mungkin guna mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang didapatnya.
Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV. MPR/ 1998 penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata
8
dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Actions (login required)

View Item