Prianto, Budhy (2021) Desentralisasi Penyediaan Layanan Kesehatan : Studi Tentang Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. In: Desentralisasi Penyediaan Layanan Kesehatan : Studi Tentang Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Media Nusa Creative, Malang, pp. 1-193. ISBN 978-602-462-584-9

Preview

Text 1. BUKU.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Secara umum desentralisasi sering dimaknai sebagai transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat di bawahnya. Untuk itu kemudian di pemerintah tingkat bawah (pemerintah derah) diperlukan otonomi. Dalam hal urusan kesehatan transfer kewenangan juga terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di Kabupaten Malang, penyelenggaraan transfer kewenangan atau urusan kesehatan itu tampak ada kesenjangan antara yang tercantum di dalam visi, misi, dan program dengan tindakantindakan nyata berupa kebijakan sosial kesehatan yang implementatif. Dalam
menyelenggarakan sistem Jamkesda sebagai wujud desentralisasi kesehatan, tampak kurang adanya kesungguhan dari pemerintah Kabupaten Malang. Ditengarai masih banyak warga miskin yang bukan saja belum ter-cover, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda). Atas alasan itu, penelitian tentang desentralisasi penyediaan layanan kesehatan yang
memfokuskan pada penyediaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang Provinsi JawaTimur ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan proses desentralisasi penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan melalui sistem Jamkesda. Kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat proses desentralisasi penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan tersebut. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan sistem Jamkesda dalam konteks pelaksanaan pembagian urusan/kewenangan bidang kesehatan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sesuai PP 38/2007. Data atau informasi diperoleh menggunakan depth-interview kepada informan penelitian dengan teknik snow-ball, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber informasi penelitian mengacu kepada ketiga elemen pelayanan publik bidang kesehatan, yakni pihak service
consumer; service provider; dan service arranger/regulator. Pengolahan data dan analisis merujuk pada langkah-langkah yang disusun Creswell (2010).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem Jamkesda di Kabupaten Malang bukanlah murni insiatif pemerintah daerah Kabupaten Malang, tetapi hanya
merupakan respon atas regulasi yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akibatnya, muncul kesan bahwa penyelenggaraan Jamkesda sebagai bentuk desentralisasi kesehatan dijalankan setengah hati. Tidak adanya regulasi khusus tentang Jamkesda; minimnya alokasi anggaran Jamkesda; tidak adanya upaya untuk meningkatkan PAD dan lebih menggantungkan kepada kucuran dana perimbangan dari APBN adalah bukti bahwaPemerintah Kabupaten Malang kurang sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan sistem Jamkesda. Karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggaraan sistem Jamkesda sangat lemah. Komitmen dan konsistensi inilah yang menjadi penghambat utama dalam penyelenggaraan sistem Jamkesda di Kabupaten Malang.

Actions (login required)

View Item