Sukowati, Praptining (2011) Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam secara integratif yang berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. AGRITEK Jurnal Ilmu-Ilmu: Pertanian, Teknologi Pertanian, Kehutanan, 19. pp. 101-117. ISSN 0852-5426

Preview	Text IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text PEER REVIEW 9. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Secara Integrative....pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 21_ HASIL CEK PLAGIASI.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Pemerintah adalah organ pelaksana tugas eksekutif atau merupakan aktivitas badan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Peranan birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia), realitanya selama ini masih belum memenuhi tuntutan masyarakat, dalam hal ini belum terencana secara sistemik, ataupun kompreherisif dan lebih parahnya lagi adanya durasi jangka panjang, dimana setiap ganti Pemerintah, maka akan dimulai dari awal kembali, begitu seterusnya. Untuk itu diperlukan peran birokrasi yang berftingsi melaksanakan peran atau fungsi regulasi yang jelas, terarah dan beipihak kepada masyarakat kecil (community based). Melalui pembangunan di berbagai bidang atau sektor, yang meliputi peran dan fungsi pemberdayaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai gangguan, disamping pengelolaan asset atau kekayaan negara agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di daerah rawan bencana selama ini. Peran birokrasi pemerintah daerah seringkali kurang relevan
antara aturan dan implementasi yang terjadi di lapangan. Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan antar instansi, sehingga peran birokrasi pemerintah daerah menjadi kurang maksimal dan kurang efektif yang berdampak pada tidak
diperhatikannya kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi bencana alam. Karena selama ini, masyarakat tidak disiapkan secara dini. Demikian pulan adanya penanggulangan yang tersentral, menjadikan masyarakat lebih menggantungkan dirinya untuk menerima bantuan daripada memandirikan mereka dalam menghadapi bencana. Tujuan pwenelitian adalah menemukan model kebijakan
penanggulangan bencana alam di Pmvinsi Jawa Timur serta menganalisis kendala-kndala yang terjadi dengan menggunakan pendekatan FGD dan analisis data mengggunakan Bysan. Penelitian mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur dengan, khususnya Kabupaten Malang dan Jember sebagai representase bencana banjir, tanah longsor dan gunung berapi.

Actions (login required)

View Item