Search for collections on University of Merdeka Malang Repository

Ajaran “clausula reus sic stantius” sebagai alternative mengatasi masalah terminasi pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan saat ini

Imron, Ali (1997) Ajaran “clausula reus sic stantius” sebagai alternative mengatasi masalah terminasi pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan saat ini. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta (3).

Full text not available from this repository.

Abstract

Kemerosotan kurs dolar AS, bukan hanya merugikan kalangan pengusaha yang memiliki utang dalam bentuk dolar atau produsen yang masih menggantungakan diri pada bahan baku impor, tetapi krisis moneter yang terjadi sejak bulan Juli 1997 itu memberi dampak signifikasi bagi dunia usaha, secara keseluruhan. Tak terkecuali kalangan usaha kontruksi yang menghadapi masalah jika proyek-proyek mereka saat ini tidak ditangani secara cepat. Disinyalir sebanyak 840 kontraktor atau 20% dari 4.200 anggota BPD Gapensi Jawa Timur diperkirakan sekarang sedang goyah dan terancam gulung tikar, karena terpukul dampak krisis moneter. Disamping akibat penyusutan jumlah proyek dari pemerintah sampai 30%, juga naiknya komponen banguna dari besi yang mencapai 60% lebih(harian Surya, tanggal 25 Nopember 1997).
Untuk mengatasi keadaan ini, sementara BPD Gapensi Jawa Timur telah melakukan lobi-lobi penyelamatan kepada pemerintah khususnya berupaya agar proyek-proyek yang sedang dilanda krisis moneter ini tidak sampai merugikan diantara para pihak. Upaya yang diharapkan Gapensi adalah meminta optimasi kepada pemerintah, yakni persetujuan untuk memperkecil volume proyek dari nilai yang ditargetkan semula sesuai dana yang ada untuk mengimbangi kenaikan harga. Jika hal itu tidak didetujuai pemerintah, Gapensi mengajukan esklasi terhadap biaya-biaya yang ditetapkan untuk setiap proyek, dengan cara memberikan suntikan dana baru untuk proyek semula. Bilamana hal itu juga tidak disetujuai, Gapensi akan melakukan lobi terakhir berupa rescheduling (penjadwalan ulang) semua proyek. Sampai sejauh ini , baru upaya ketiga yang telah mendapatkan respon dari Menteri Pekerjaan Umum, sedangkan cara pertama dan kedua masih dipertimbangkan.
Pendekatan secara kekeluargaan ini nampaknya hanya mungkin ditmpuh jika yang dihadapi pemerintah, karena sebagai organisasi rakyat yang ikut bertanggungjawab mengayomi para pengusaha konstruksi demi kelangsungan hidupnya dan seagai asset nasional. Maka lain halnya, jika yang dihadapi adalah pengusaha swasta murni (PMA atau pmdn0. kiranya tidak mudah untuk didekati secara kekeluargaan seperti tersebut di muka, maka yang lazim ditempuh adalah melalui jalur hukum q.c. kaedah hukum perjanjian. Sesuai asas kebebasan berkontrak, seperti yang dirimuskan didalam Pasal 1338 ayat (1) B: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi merdeka yang membuatnya” dan selanjutnya dalan ayat (3) pasal yang sama: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”; ini berarti bahwa perjanjian itu tidak munkinn dihentikan hanya karena kehendak salah satu pihak saja. Kecuali jatunhya syarat batal atau terjadinya daya memaksa (overmacht).
Secara factual kejadian naiknya harga komponen bangunan yang berlipat ganda, tentu dari perhitungan bisnis akan merugikan bagi pelaksana/kontraktor akibat telah berubahnya keadaan dari waktu semula, yaitu ketika perjanjian itu dibuat/disepakati. Keadaan yang berubaha dan tentunya akan menimbulkan kerugian kontraktor ini, mengakibatkan terganggunya keseimbangan prestasi para pihak yang sebelumnya telah dinilai adil. Perubahan keadaan yang membawa posisi debitor (kontraktor) tidak mungkin melaksanakan lagi prestasinya secara sempurna, menurut pandangan ilmu hukum berada diluar pola pengaturan mengenai keadaan memaksa (overmacht), namun pengertiannya hampir berhimpitan. Penegasan tentang criteria kedua pengertian hukum itu perlu kiranya dikembalikan kepada norma-norma dasarnya, sehingga dapat dimunculkan akibat-akibat hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Item Type: Article
Additional Information: Nama : Ali Imron
Uncontrolled Keywords: Clausula Rebus Sic Stantibus, masalah terminasi, perjanjian pemborongan bangunan
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: tassa Natassa Auditasi
Date Deposited: 20 Feb 2022 03:13
Last Modified: 20 Feb 2022 03:13
URI: https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2626

Actions (login required)

View Item View Item