Amah, Alfred Umbu Kadu (2022) Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam pengawasan studi penilitian Desa Pandan Landung kec.wagir,kab.malang. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Preview	Text HALAMAN AWAL.pdf Download (538kB) | Preview
Preview	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (93kB) | Preview
	Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA..pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text HASIL CEK PLAGIASI 25_.pdf Download (230kB) | Preview

Abstract

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir Kabupaten malang.Berdasakan hasil wawancara di atas dapat di diketahui bahwa tugas sebagai BPD sebagaimana terjadi di Desa Pandanglandung yaitu Selain mengetahui kebutuhan masyarakat, melalui musyawarah juga akan terungkap setiap aspirasi–aspirasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawban ini di maksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui aspek-aspek kebijakan yang sudah di lakukan oleh pemerintah desa pandanlandung, seperti kebijakan menjaga lingungan dari sampah, menjaga solidaritas antar masyarakat. dan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa padanlandung karena setiap kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh BPD harus juga selaras dengan kebutuhan masyarakt Desa supaya tidak terciptanya permasalahan.Pelaksanaan Peran BPD di Desa Pandanglandung Kabupaten Malang Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Padabglandung Kabupaten Malang ditemukan konsekuensi hukum yang diterapkan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian sebagai anggota BPD

Actions (login required)

View Item