%T Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik
%A Kridawati Sadhana
%P i-390
%X Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Konsepsi Kepemerintahan yang baik menuntut setiap Aparatur Pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku
dan kebijakannya kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan
aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dilandasi semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pemberdayaan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang demikian akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan (supporting and trusting).
Salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di
Indonesia adalah masalah moralitas. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (code of conduct). Sedangkan produk akhir dari birokrasi adalah pelayanan publik. Sehingga etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik. Selama ini, literatur mengenai etika dan pelayanan publik selalu diulas secara partial dan terpisah.
%D 2010
%L pub309
%I CV. Citra Malang
%O Kridawati Sadhana
NIDN : 0719026201
%E Aryo Prakoso Wibowo
%C Malang
%B Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik